Kepala BPLHD Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja
Untuk itu, pihaknya membentuk forum khusus yang bisa menyelesaikan permasalahan DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum. Mereka berasal dari sejumlah kelompok di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
“Isinya adalah, satgas, pemerintah, pakar, masyrakat umum, LSM hingga pengusaha,” kata Gubernur Jabar Heryawan di Gedung Sate Bandung, Rabu (6/2).
Forum tersebut diproyeksikan membuat keputusan berisi aturan operasional (Operasional Rule) normalisasi DAS Citarum. Dimana keputusan berformat kesepakatan bersama itu akan berisi kewajiban, hak hingga sanksi pelanggaran.
“Jadi nantinya seluruh stakeholder yang menikmati Citarum baik langsung maupun tidak, wajib mematuhi kesepakatan yang dibuat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPLHD Jabar Setiawan Wangsaatmadja mengaku bahwa tingkat pencemaran Sungai Citarum saat ini, sudah berat dan melampaui ambang batas atau terjadi dari hulu hingga hilir.
Tidak hanya itu, tinggi sedimennya pun sudah mencapai 11 juta m3 per tahun. Itu terjadi lantaran lahan konservasi yang seharunya ditanami pohon keras malah dijadikan perkebunan atau pertanian semusim.
Tren yang sama juga ditunjukan pulutan klasik lainnya, seperti BOD, COD, dan lainnya. Polutan itu berasal dari aktivitas industri dan rumah tangga.
Kendati begitu, BPLHD tidak bisa berbuat banyak, terlebih pihaknya hanya punya kewenangan memantau kualitas sungai Citarum saja. Sedangkan anggaran fisik berupa konservasi lebih tersebar di sektor lain.
Tetapi pihaknya yakin jika cita-cita air sungai Citarum bisa diminum langsung 2018, bisa terwujud. Tentunya dengan catatan seluruh pihak diwajibkan ikut peduli, melakukan perbaikan dan saling mengingatkan arti penting Citarum. “Intinya semua kembali pada kita yang harus bergerak dan didukung pihak lainnya,” tukasnya.
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar